Kesepakatan yang baru-baru ini dicapai antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) memunculkan pertanyaan besar di kalangan pengamat politik dan militer: siapa yang benar-benar diuntungkan dalam perjanjian ini? Pandangan awal mungkin menyebut ini sebagai kemenangan Suriah, namun fakta di lapangan menunjukkan nuansa yang jauh lebih kompleks.
Bagi pemerintah Damaskus, kesepakatan ini merupakan langkah penting untuk memulihkan kedaulatan formal atas wilayah-wilayah yang sebelumnya dikontrol SDF. Selama bertahun-tahun, Suriah kehilangan pengaruh langsung di wilayah timur dan utara akibat konflik berkepanjangan. Dengan adanya kesepakatan ini, pemerintah memiliki legitimasi untuk menegakkan hukum, administrasi, dan ekonomi di kawasan tersebut.
Secara diplomatik, Damaskus juga memetik keuntungan. Kesepakatan ini memperkuat posisi Suriah di mata internasional, menunjukkan bahwa pemerintah mampu melakukan integrasi wilayah tanpa melalui konfrontasi militer langsung yang berisiko tinggi. Strategi ini dipandang sebagai kemenangan simbolik yang meningkatkan kredibilitas pemerintah di arena global.
Namun di sisi lain, SDF tidak kehilangan seluruh pengaruhnya. Meskipun formal berada di bawah kendali pemerintah, SDF tetap mempertahankan posisi strategis dalam struktur politik lokal. Mereka masih memiliki akses terhadap anggaran tertentu dan kemampuan mengelola sumber daya di wilayah mereka. Hal ini memungkinkan SDF tetap memiliki otonomi de facto dalam berbagai aspek.
Beberapa jabatan penting juga tetap dikuasai oleh SDF, termasuk posisi administratif dan politik tertentu di provinsi Hasakah dan Raqqa. Keberlanjutan pengaruh ini membuat SDF mampu mengamankan kepentingan komunitas Kurdi dan elit lokal. Dengan kata lain, SDF tidak sepenuhnya dileburkan ke struktur pemerintahan pusat.
Karakter kesepakatan ini bisa dikategorikan sebagai “integrasi mengambang”, mirip dengan model Hongkong–Tiongkok. Wilayah berada di bawah kedaulatan pemerintah pusat, namun struktur lokal dan kontrol ekonomi tetap punya ruang manuver. Tidak ada klausul yang menyatakan pembubaran SDF atau AANES secara penuh, sehingga kedua pihak dapat menafsirkan kesepakatan sesuai kepentingan masing-masing.
Secara simbolik, Suriah menang karena memperoleh legitimasi formal atas wilayah yang sebelumnya berada di luar kendali langsung pemerintah. Legitimasi ini memungkinkan Damaskus untuk menegakkan hukum, mengelola administrasi, dan mengatur ekonomi dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.
Namun secara praktis, SDF juga menang karena masih mempertahankan kontrol internal dan pengaruh lokal. Mereka mampu menjaga akses ke sumber daya, mengamankan kepentingan komunitas, dan mempertahankan struktur politik yang telah dibangun selama bertahun-tahun konflik.
Kesepakatan ini bukanlah kemenangan mutlak bagi salah satu pihak. Sebaliknya, perjanjian ini bisa disebut sebagai kompromi strategis, di mana kedua pihak menyesuaikan posisi mereka demi stabilitas jangka panjang. Suriah memperoleh legitimasi dan SDF mempertahankan pengaruh.
Dari perspektif ekonomi, Suriah diuntungkan karena dapat mulai memulihkan kendali atas sumber daya di wilayah timur dan utara. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menarik investasi, memperbaiki infrastruktur, dan membangun kembali sektor-sektor penting yang terdampak konflik.
Bagi SDF, keuntungan finansial tetap ada. Pengelolaan anggaran lokal dan kontrol atas institusi tertentu memberi mereka leverage untuk menjaga keseimbangan politik di wilayah mereka. Ini membuat SDF tetap relevan dalam proses integrasi nasional.
Secara militer, kesepakatan ini juga menguntungkan Suriah. Dengan integrasi politik yang mengambang, pemerintah bisa mengurangi risiko bentrokan langsung dengan SDF, sementara milisi lokal tetap bisa dikendalikan melalui mekanisme politik dan administrasi.
Kesepakatan ini menjadi semacam model stabilitas politik parsial, di mana konflik militer yang panjang dapat dihindari, dan kedua pihak mendapatkan keuntungan pragmatis. Integrasi ini memungkinkan Suriah memulihkan kedaulatan formal tanpa memicu perlawanan terbuka dari SDF.
Namun, ada risiko inheren. Integrasi yang terlalu longgar bisa menimbulkan ketidakpastian di masa depan. Jika ketimpangan ekonomi dan politik tidak diatur dengan jelas, SDF bisa memanfaatkan posisi mereka untuk menekan pemerintah atau memperkuat otonomi de facto.
Bagi publik Suriah, kesepakatan ini menghadirkan campuran optimisme dan kehati-hatian. Banyak pihak melihat ini sebagai peluang untuk stabilitas, namun tetap waspada terhadap potensi konflik baru jika mekanisme pengawasan gagal.
Keberhasilan kesepakatan ini juga akan menjadi preseden bagi wilayah lain yang memiliki struktur otonomi kuat, seperti daerah-daerah Kurdi dan Arab timur. Suriah dapat menggunakan model ini untuk menyelesaikan isu-isu serupa tanpa harus menempuh jalur militer yang merugikan.
Di tingkat internasional, kesepakatan ini menunjukkan bahwa Suriah mampu menyeimbangkan kepentingan lokal dan nasional. Negara ini menunjukkan kemampuan diplomasi internal yang kuat, menjaga legitimasi di mata global sambil tetap memperhatikan keseimbangan kekuatan lokal.
Keseimbangan antara kemenangan simbolik Suriah dan pengaruh tetap SDF membuat kesepakatan ini unik. Tidak ada pihak yang sepenuhnya menang atau kalah, tetapi kedua belah pihak mampu memperoleh manfaat strategis.
Secara keseluruhan, kesepakatan Suriah-SDF adalah contoh nyata kompromi politik pragmatis. Pemerintah memperoleh legitimasi formal, SDF mempertahankan pengaruh lokal, dan rakyat di wilayah konflik dapat merasakan potensi stabilitas yang lebih besar.
Akhirnya, pertanyaan siapa yang menang dalam kesepakatan ini bisa dijawab dengan satu kata: kedua pihak. Suriah mendapatkan kedaulatan formal, SDF mempertahankan kekuatan lokal, dan integrasi mengambang ini menjadi fondasi baru bagi masa depan politik timur dan utara Suriah.
Keseimbangan Kekuatan dan Perhatian Khusus
Kesepakatan terbaru antara pemerintah Suriah dan SDF menunjukkan pencapaian penting dalam upaya pemulihan kedaulatan negara, namun di balik layar, terdapat pihak-pihak yang patut mendapatkan perhatian serius. Proses integrasi wilayah timur dan utara tidak semata soal pemerintah pusat versus SDF, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lama yang memiliki jaringan dan pengaruh strategis.
Salah satu pihak yang masih memengaruhi dinamika ini adalah kelompok eks pejabat pemerintahan interim Suriah (SIG) di Azaz. Kelompok ini, yang didominasi tokoh Turkmen, dulunya berperan aktif selama konflik dan kini sebagian besar pejabatnya tidak lagi menduduki jabatan formal. Meskipun begitu, aparaturnya telah terintegrasi ke dalam struktur pemerintahan Suriah yang kini lebih banyak didominasi oleh mantan pejabat pemerintahan penyelamat (SG) yang berpusat di Idlib.
Eks pejabat SIG tetap menjadi jaringan penting karena memiliki informasi, koneksi lokal, dan kapasitas politik untuk mempengaruhi opini serta keputusan di wilayah perbatasan. Mereka memiliki pengalaman administratif yang signifikan, dan potensi pengaruh ini membuat pemerintah harus cermat dalam mengelola integrasi SDF agar tidak memicu gesekan internal.
Selain itu, eks pejabat era Assad juga tetap menjadi aktor yang diperhitungkan. Baik yang mengundurkan diri saat revolusi maupun yang akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Ahmed Al Sharaa setelah Bashar Al Assad melarikan diri ke Rusia, mereka masih memiliki jejaring lama dalam birokrasi, militer, dan intelijen. Keberadaan mereka menjadi faktor stabilitas maupun potensi pergeseran politik jika tidak dikelola dengan baik.
Eks pejabat Assad ini juga memiliki legitimasi historis di mata sebagian warga dan militer, sehingga keputusan mereka dalam mendukung atau menahan kebijakan pemerintah pusat bisa menentukan kelancaran integrasi SDF di wilayah timur dan utara. Keberadaan mereka menciptakan lapisan kompleksitas tambahan yang harus diperhitungkan oleh Damaskus.
Di sisi lain, pejabat pemerintahan Raqqa, Tabqa, dan Deir Ezzour yang dulunya merupakan kanton otonom dengan pemerintahan sendiri juga memiliki peran krusial. Mereka berjasa melemahkan SDF melalui pengunduran massal menjelang masuknya pasukan pemerintah ke kawasan tersebut. Strategi ini membantu pemerintah menegaskan kembali kendali atas wilayah yang sempat terlepas.
Meskipun secara formal wilayah tersebut kini berada di bawah Damaskus, pengalaman dan jaringan pejabat lokal tetap menjadi modal penting untuk memastikan stabilitas politik dan keamanan. Mereka juga menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat lokal yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan SDF.
Integrasi ini menuntut keseimbangan antara penghargaan terhadap kontribusi aktor lama dan konsolidasi kekuasaan pemerintah. Setiap langkah yang diambil tanpa mempertimbangkan pihak-pihak tersebut berpotensi menimbulkan ketegangan baru yang dapat mengganggu proses stabilisasi.
Kesepakatan Suriah–SDF memang terlihat sebagai kemenangan formal bagi pemerintah, tetapi keberhasilan jangka panjang sangat bergantung pada bagaimana Damaskus mampu mengelola aktor lama, eks pejabat SIG, mantan pejabat Assad, dan pejabat kanton otonom. Mereka adalah pihak yang diam-diam masih memegang pengaruh signifikan di wilayah timur dan utara.
Akhirnya, keberhasilan integrasi SDF bukan hanya soal kontrol administratif atau militer, tetapi juga tentang strategi politik yang memperhatikan semua pihak terkait. Suriah harus menyeimbangkan antara kepentingan pemerintah, legitimasi SDF, dan posisi aktor lama agar tercipta stabilitas yang berkelanjutan bagi seluruh wilayah pasca-konflik.
Tags
internasional