Myanmar saat ini menjadi panggung bagi munculnya sejumlah entitas bersenjata yang menjalankan fungsi seperti negara, dikenal sebagai proto-state atau negara proto. Di tengah lemahnya kontrol pemerintahan pusat dan konflik bersenjata berkepanjangan, wilayah-wilayah ini menawarkan layanan publik, keamanan, dan sistem hukum sendiri—membentuk suatu bentuk pemerintahan de facto yang menantang legitimasi negara Myanmar.
Setidaknya terdapat enam wilayah yang secara luas diakui sebagai proto-state dalam konteks Myanmar modern. Wilayah tersebut tersebar dari perbatasan utara yang berbatasan dengan Tiongkok, hingga wilayah barat dan tenggara yang berbatasan dengan Bangladesh, India, dan Thailand. Masing-masing dipimpin oleh kelompok etnis bersenjata yang telah beroperasi puluhan tahun.
Kachin State menjadi salah satu contoh utama. Di sana, Kachin Independence Organization (KIO) bersama sayap militernya, Kachin Independence Army (KIA), menjalankan administrasi paralel di bagian utara negara bagian ini. Mereka menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, hingga sistem hukum adat di wilayah kekuasaannya yang membentang hingga perbatasan Tiongkok.
Di negara bagian Kayah, kelompok Karenni National Progressive Party (KNPP) dan beberapa faksi bersenjata lainnya turut membentuk struktur pemerintahan de facto. Meski wilayah kendali mereka lebih kecil dan sering berpindah-pindah akibat konflik aktif, keberadaan mereka cukup signifikan untuk menciptakan sistem otoritas lokal yang berbeda dari pemerintah pusat.
Negara bagian Kayin, atau yang juga dikenal sebagai Karen State, didominasi oleh Karen National Union (KNU). KNU memiliki sistem administrasi yang tertata dengan baik, termasuk badan pendidikan, kepolisian lokal, dan sistem pajak. Di wilayah mereka, bendera Myanmar nyaris tidak pernah berkibar, mencerminkan sejauh mana kekuasaan alternatif telah terbentuk.
Rakhine State, di barat Myanmar, menjadi pusat kekuasaan kelompok Arakan Army (AA). Kelompok ini dalam beberapa tahun terakhir berhasil merebut hampir seluruh wilayah pedesaan Rakhine dari militer Myanmar. AA mulai membentuk struktur politik sendiri, termasuk sistem pengadilan dan administrasi sipil. Beberapa pengamat bahkan menyebut mereka tengah membangun fondasi negara Arakan modern.
Di pegunungan barat, berbagai kelompok bersenjata di Chin State, termasuk Chin National Front (CNF), juga mulai memperluas pengaruh dan membentuk otoritas lokal. Meskipun belum sekuat entitas lain, struktur proto-state mulai terlihat dari pengumpulan pajak dan penyelenggaraan pendidikan lokal.
Namun dari semua entitas tersebut, yang paling mencolok dalam hal kekuatan militer dan kapasitas administratif adalah United Wa State Army (UWSA) di Shan State, khususnya di wilayah yang dikenal sebagai Wa State. Berbasis di perbatasan dengan Tiongkok, Wa State bukan hanya sekadar proto-state—beberapa analis menyebutnya sebagai "negara mini" yang nyaris sepenuhnya terpisah dari Myanmar.
Wa State memiliki semua atribut negara berdaulat: pasukan paramiliter dengan disiplin tinggi, jaringan jalan dan komunikasi sendiri, sistem mata uang lokal, sekolah, rumah sakit, serta sistem peradilan. Bahkan, UWSA dikenal memiliki armada udara sendiri, termasuk helikopter, sesuatu yang belum pernah dimiliki oleh kelompok bersenjata lain di Myanmar. Mereka juga memiliki pangkalan pelatihan militer besar dan bahkan disebut-sebut mendapatkan dukungan logistik dari Tiongkok.
Peran UWSA tidak hanya terbatas pada pertahanan lokal. Mereka juga memiliki pengaruh besar terhadap dinamika kelompok bersenjata lain di wilayah Shan dan sekitarnya. Sebagai kekuatan paling mapan, Wa State menjadi acuan bagi banyak proto-state lain dalam hal pembangunan kekuasaan militer dan sipil. Dengan populasi ratusan ribu dan stabilitas internal yang tinggi, wilayah ini beroperasi secara fungsional sebagai negara dalam negara.
Pemerintah Myanmar sendiri tampaknya telah kehilangan hampir seluruh kontrol atas Wa State. Tidak ada kehadiran simbol negara, tidak ada pasukan militer pusat, dan semua urusan administratif dijalankan oleh struktur militer-sipil Wa sendiri. Bahkan dalam perundingan damai, Wa State sering menolak bergabung dengan platform yang digerakkan Naypyidaw.
Kemunculan proto-state seperti ini menjadi tantangan besar bagi upaya penyatuan nasional di Myanmar. Meskipun secara formal mereka tidak mengumumkan kemerdekaan, kekuasaan de facto yang dijalankan membuat batas antara separatisme dan otonomi kabur. Beberapa kelompok seperti KNU dan KIO masih menyuarakan federalisme, tapi semakin lama mereka mengonsolidasikan kekuasaan, semakin kuat pula narasi pemisahan.
Kehadiran negara-negara proto ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang marginalisasi etnis di Myanmar. Ketidakmampuan pemerintah pusat untuk memberikan perlindungan, layanan dasar, dan pengakuan identitas membuat komunitas-komunitas etnis merasa lebih aman berada di bawah otoritas sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan kondisi sosial-politik yang sangat kompleks untuk penyatuan kembali Myanmar.
Selain tantangan politik, proto-state juga menghadirkan risiko keamanan lintas batas, terutama di wilayah berbatasan dengan India, Tiongkok, dan Thailand. Perdagangan senjata, narkotika, dan migrasi ilegal menjadi lebih sulit dikendalikan ketika pemerintah pusat tidak memiliki akses ke wilayah-wilayah tersebut.
Namun di sisi lain, proto-state ini juga menjadi contoh bagaimana komunitas lokal mampu bertahan dan membangun struktur kehidupan meski di luar sistem negara. Mereka mengisi kekosongan negara dengan sumber daya terbatas, membentuk sistem mereka sendiri berdasarkan adat, kebutuhan, dan sejarah perlawanan mereka.
Fenomena negara proto di Myanmar bukanlah sekadar pemberontakan. Ia adalah cerminan dari gagalnya negara pusat membangun kontrak sosial dengan seluruh rakyatnya. Dan selama ketimpangan serta penindasan etnis tidak diatasi, negara-negara proto ini akan tetap bertahan, bahkan mungkin berkembang menjadi entitas yang lebih permanen.
Tags
internasional